Bupati Indah Amperawati Resmikan "Sambat Bunda": Pengaduan Masyarakat Lumajang Kini Dilayani AI

Lumajang,(Onenewsjatim)- Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Hari ini, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi meluncurkan inovasi terbaru berupa sistem pengaduan masyarakat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diberi nama "Sambat Bunda".

Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, peluncuran "Sambat Bunda" menjadi angin segar bagi masyarakat Lumajang yang kini memiliki saluran pengaduan yang lebih cepat dan efisien. Menariknya, inovasi ini dihadirkan dengan biaya yang terbilang 'murah' mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Bupati Indah Amperawati menjelaskan latar belakang pemilihan sistem AI yang hemat biaya ini.

"Pemilihan sistem AI berbiaya murah ini karena memang kita mempertimbangkan kemampuan anggaran yang terbatas. Jadi memang tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan," ungkap Bunda Indah, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah mengungkapkan bahwa "Sambat Bunda" memanfaatkan aplikasi pesan instan Whatsapp yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan.

"Iya, karena tidak ada anggaran. Karena memang tidak teranggarkan. Saya masih 2 hari yang lalu meminta supaya Sambat Bunda itu harus ada AI sekarang. Kalau tidak dimulai sekarang, tidak akan dimulai," tegasnya.

Meskipun menggunakan AI dengan biaya yang terjangkau, Bupati Indah memastikan bahwa sistem pengaduan ini tetap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan standar dari masyarakat.

"Kalau pertanyaan standar, misalnya bagaimana cara mengurus IMB, bagaimana cara mengurus mendirikan koperasi, itu standar. AI akan menjawab dalam hitungan detik," jelasnya.

Bunda Indah juga menjelaskan bahwa "Sambat Bunda" menjadi saluran resmi bagi keluhan masyarakat, meskipun pihaknya tidak menutup kemungkinan masyarakat masih akan menyampaikan keluhan melalui Whatsapp pribadi.

"Semua sambat? Semua hal? Yang disambatkan masyarakat biasanya ke WA, sekarang sudah ada salurannya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan masih tetap di Whatsapp, tidak apa-apa. Nanti sambil kita arahkan supaya semuanya ke Sambat Bunda," ujarnya.

Namun, untuk keluhan yang lebih kompleks, seperti pohon hampir tumbang di lingkungan warga, sistem AI akan meneruskan laporan ke dinas terkait.

"Jika ada keluhan seperti itu, AI akan meneruskan ke OPD. Dalam hitungan maksimal 4 jam, kantor harus memberikan jawaban. Kalau tidak, saya akan tegur," tegasnya.

Bupati Indah menekankan pentingnya memulai inovasi ini meskipun dengan segala keterbatasan.

"Tapi harus ada. Kalau tidak dimulai sekarang, seberapapun kemampuan kita, enggak akan dimulai-dimulai. Jadi sambil penyempurnaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa nomor pengaduan "Sambat Bunda" sempat mengalami perubahan saat peluncuran. Awalnya, nomor yang diumumkan adalah 0851-1734-4112, namun kemudian langsung diganti dengan nomor 0819-4422-0688.

"Sistem Sambat Bunda akan ditingkatkan secara bertahap. Untuk pelapor, identitasnya akan aman jika menggunakan layanan Sambat Lumajang," pungkas Mustaqim.(Imam)

Bupati Lumajang dan Saku Yatim Berbagi Kebahagiaan, Santuni 1000 Anak Yatim

Lumajang, (Onenewsjatim) - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama dengan Pengurus Saku Yatim Lumajang, menyelenggarakan acara pemberian santunan kepada 1000 anak yatim di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (25/3/2025) sore.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk memperdalam ilmu agama.

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa perhatian terhadap anak yatim dan kaum dhuafa bukan hanya sekadar pemberian bantuan, tetapi juga merupakan investasi dalam membentuk karakter generasi penerus yang berakhlak mulia.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yatim, para pendakwah, dan santri penghafal Al-Qur'an mendapatkan perhatian dan dukungan, baik secara materi maupun moral. Mereka adalah harapan masa depan yang perlu kita jaga bersama," ungkap Bunda Indah.

Santunan yang diberikan berupa uang tunai dan paket kebutuhan pokok, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi serta memberikan semangat kepada para penerima manfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menempuh pendidikan agama.

Sementara itu, Ketua Saku Yatim, M. Chudzil Chikmat, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bupati Lumajang. Menurutnya, perhatian terhadap anak yatim dan kaum dhuafa adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama Islam.

"Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian yang akan menginspirasi banyak orang untuk berbagi dan peduli terhadap sesama," jelasnya.

Humairah Zukhruf, salah satu penerima santunan, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya.

"Alhamdulillah, kami sangat senang dan berterima kasih atas perhatian dari Ibu Bupati. Ini sangat membantu kami dalam kehidupan dan pendidikan kami," katanya dengan senyum penuh haru. (Imam/Kominfo)

Pemkab Lumajang Izinkan ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan izin kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan kendaraan dinas dalam perjalanan mudik Lebaran tahun 2025. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para ASN yang memanfaatkan fasilitas ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa seluruh biaya operasional selama perjalanan mudik, termasuk bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, dan biaya perawatan kendaraan, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ASN. Pemerintah daerah tidak akan menanggung biaya-biaya tersebut.

"Hal yang paling penting adalah para ASN memahami bahwa pembelian BBM harus dilakukan secara mandiri, tanpa menggunakan anggaran kantor," jelas Agus Triyono. 

Ia menambahkan bahwa penggunaan BBM juga harus sesuai dengan aturan, yaitu jenis non-subsidi.

Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan kondisi kendaraan dinas tetap terjaga selama masa libur panjang. 

Agus Triyono berpendapat bahwa membiarkan kendaraan dinas tidak terpakai di kantor dalam waktu lama dapat berisiko terhadap kondisi dan perawatannya.

"Dengan membawa kendaraan dinas saat mudik, diharapkan kondisi kendaraan dapat tetap optimal karena digunakan dan dirawat secara langsung oleh ASN," ungkapnya.

Agus Triyono juga menjelaskan bahwa para ASN diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk bersilaturahmi dengan orang tua atau keluarga selama masa cuti bersama. 

Tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengganti plat merah dengan plat hitam, dan penggunaan kendaraan dinas dapat dilakukan kapan saja selama periode libur resmi.

"Kendaraan dinas boleh digunakan untuk mengunjungi orang tua, dan waktu penggunaannya diserahkan kepada masing-masing ASN, asalkan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Agus.

Sebagai informasi tambahan, libur panjang bagi ASN dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri tahun ini akan berlangsung selama 11 hari, dimulai pada hari Jumat, 28 Maret 2025. 

Selain itu, kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) juga diterapkan, yang memungkinkan beberapa ASN untuk bekerja dari lokasi yang lebih fleksibel, termasuk dari kampung halaman mereka.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi para ASN dan keluarga mereka, tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan. (Imam)

Pemkab Lumajang Terapkan Skema Kerja Fleksibel untuk ASN Jelang Lebaran

Lumajang,(Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah antisipatif menjelang musim mudik Lebaran tahun ini dengan memberlakukan kebijakan flexible working arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel.

Kebijakan ini memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari lokasi yang berbeda, baik dari rumah maupun tempat lainnya, dalam periode waktu tertentu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengumumkan bahwa implementasi FWA akan dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agus menjelaskan bahwa hanya maksimal 25 persen dari total jumlah pegawai di masing-masing OPD yang diperbolehkan untuk mengikuti program FWA.

"Jadi, contohnya jika di unit kerja saya ada 20 pegawai, maka yang dapat melaksanakan FWA hanya lima orang," terangnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa prioritas untuk mengikuti FWA akan diberikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan dengan alasan tertentu, seperti keinginan untuk mudik lebih awal. Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri membatasi pengajuan cuti pada periode ini.

"Kami membatasi cuti saja. Jadi, mereka tetap tercatat masuk kerja. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung program pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal guna mengurangi kepadatan arus mudik nasional," imbuh Agus.

Selama masa FWA, para pegawai yang terpilih tetap akan diberikan tugas kedinasan yang bersifat akademis. Tugas-tugas tersebut meliputi pembuatan laporan, resume, serta penyusunan dokumen-dokumen pemerintahan lainnya.

"Meskipun bekerja dari rumah, mereka tetap dianggap hadir karena tetap melaksanakan tugas kedinasan," tegasnya.

Agus mencontohkan beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan selama FWA, seperti penyusunan resume dan pembuatan laporan yang bersifat akademis.

Untuk dapat berpartisipasi dalam program FWA, setiap pegawai dan ASN diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala OPD masing-masing. Surat permohonan tersebut akan dievaluasi oleh Kepala OPD untuk menentukan apakah jenis pekerjaan yang diemban oleh pemohon memungkinkan untuk dikerjakan di luar kantor.

"Surat edaran mengenai FWA ini sudah saya tandatangani, dan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh masing-masing Kepala OPD," tambah Agus.

Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan FWA ini diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai upaya untuk meminimalisir pengajuan cuti dari para pegawai selama musim mudik Lebaran. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan pengajuan cuti setelah masa cuti bersama, yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik.

Selain itu, dengan adanya FWA, diharapkan para ASN yang berencana mudik ke kampung halaman dapat melakukan perjalanan lebih awal, sehingga dapat menghindari risiko kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik.

"Saya meminimalisir cuti agar setelah Lebaran nanti pelayanan dapat langsung berjalan maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar para ASN dapat mudik lebih awal," pungkasnya. (Imma)

ASN di Kabupaten Lumajang Belum Menerima THR 2025, Menunggu Instruksi Mendagri

Lumajang,(Onenewsjatim)– Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga saat ini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2025.

Meskipun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan bahwa pencairan THR mulai hari ini, Senin (17/3/2025), Pemkab Lumajang masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyatakan bahwa Pemkab belum bisa memproses pencairan THR karena instruksi dari Mendagri yang menentukan siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana mekanisme penyalurannya belum diterima.

"Kami masih menunggu Inmendagri terkait penerima dan prosedur penyalurannya, apakah ada yang dikecualikan atau tidak," ujar Agus.

Menurutnya, meskipun regulasi terkait penyaluran THR sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), keputusan lebih lanjut dari Mendagri masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi di tingkat daerah.

Agus juga mengungkapkan bahwa anggaran dari APBD untuk THR ASN dan pegawai sudah siap dan akan segera disalurkan setelah instruksi Mendagri keluar.

"Draft keputusan bupati sudah siap, begitu Inmendagri diterima, kami langsung dapat mencairkan THR," tambahnya.

Agus berharap instruksi tersebut segera dikeluarkan agar proses pencairan THR di Kabupaten Lumajang tidak mengalami keterlambatan. (Imam)

Bazar Ramadhan 2025 di Alun-Alun Lumajang, Sembako Murah dan Produk UMKM

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dalam upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar Bazar Ramadhan 2025 di Alun-Alun Lumajang. Kegiatan ini berlangsung selama enam hari, mulai 13 hingga 18 Maret 2025.

Bazar murah Ramadhan kali ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako hingga keperluan Lebaran. Peresmian bazar dilakukan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, didampingi Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma.

Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap bulan Ramadhan. 

"Tentu saja, ini adalah kegiatan rutin setiap bulan Ramadan. Kami menyediakan sembako dan produk-produk UMKM," ujar Bunda Indah kepada awak media, Kamis (13/3/2025). 

Selain menyediakan sembako dengan harga terjangkau, bazar ini juga memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan serta menjual produknya.

"Kita memberikan ruang bagi UMKM untuk menampilkan dan memperkenalkan produk-produknya. Dari produk buatan rumah tangga hingga industri kecil yang sering dikirim ke luar kota. Alhamdulillah, harga di bazar ini cukup terjangkau," ujar Bupati Indah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bazar ini juga menjadi bagian dari operasi pasar untuk menekan lonjakan harga bahan pokok seperti beras dan telur yang saat ini mengalami kenaikan di pasaran.

"Harga di pasar murah ini lumayan murah," katanya.

Selain itu, Bupati Indah juga mengimbau para pengelola penginapan dan hotel di Lumajang agar menggunakan produk lokal, seperti kursi buatan pelaku usaha di daerah tersebut.

"Saya ingin menghimbau kepada penginapan atau hotel supaya di kamar-kamar mereka menggunakan kursi-kursi produk Lumajang," terangnya.

Bazar Ramadhan 2025 diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah serta meningkatkan daya saing produk UMKM lokal di Kabupaten Lumajang. (Imam)

Kasus PMK di Lumajang Menurun, 1.167 Ekor Sapi Sembuh

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Lumajang mulai mengalami penurunan signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 1.167 ekor sapi telah dinyatakan sembuh dari PMK.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, sejak November hingga 10 Maret, jumlah total kasus PMK di Lumajang mencapai 1.370 ekor sapi. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.268 ekor sapi dinyatakan sakit, 83 ekor mati, dan 19 ekor dipotong paksa. Sementara itu, tingkat kesembuhan mencapai 1.167 ekor sapi.

Menurut Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, Endra Novianto, saat ini hampir tidak ada laporan kasus baru PMK di wilayah Lumajang. 

Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kasus adalah kondisi cuaca yang tidak lagi ekstrem seperti pada November-Desember lalu. Selain itu, meningkatnya kualitas pakan hijauan akibat musim hujan juga berdampak positif terhadap kesehatan ternak.

“Kami juga telah mengoptimalkan program vaksinasi. Sempat terhenti pada November-Desember, kini vaksinasi kembali berjalan sejak Januari. Dengan begitu, kekebalan hewan terhadap PMK semakin meningkat,” ungkap Endra Novianto.

Sebagai langkah pencegahan tambahan, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan penutupan pasar hewan guna mengurangi potensi penularan virus PMK. Menurut Endra, langkah ini cukup efektif dalam menekan penyebaran penyakit di Kabupaten Lumajang.

“Vaksinasi masih terus berjalan, dan stok vaksin juga masih aman. Kami mendapatkan pasokan vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi. Hingga saat ini, sebanyak 75.050 dosis vaksin telah diterima sejak Januari hingga Maret. Vaksin tersebut didistribusikan ke empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Pasirian, Lumajang, Klakah, dan Senduro,” jelasnya.

Meskipun kasus PMK mulai menurun, masyarakat tetap diminta waspada karena virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung, kandang ternak, dan gesekan antarhewan. 

Bahkan, sapi yang pernah terjangkit PMK masih berpotensi menularkan penyakit kepada sapi lain yang memiliki kondisi tubuh lebih lemah.

“Antisipasi terbaik adalah vaksinasi. Sapi yang sehat wajib divaksin untuk membentuk kekebalan tubuhnya. Vaksinasi ini berlaku untuk semua kategori, baik anak, muda, maupun dewasa. Selain sapi, kambing dan domba juga divaksin karena mereka bisa menjadi pembawa virus tanpa menunjukkan gejala,” pungkas Endra Novianto. (Imam)

Bupati Lumajang Imbau Sekolah Tidak Lakukan Study Tour ke Luar Kota

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengimbau kepada seluruh sekolah di wilayahnya untuk tidak mengadakan study tour atau rekreasi siswa ke luar kota. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkenalkan potensi wisata yang ada di Lumajang.

Bunda Indah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh sekolah untuk mengadakan kegiatan perpisahan dan rekreasi siswa di dalam kota saja, tanpa harus bepergian ke luar daerah. 

"Kami sudah mengeluarkan surat untuk menghimbau dan memerintahkan agar perpisahan siswa dan rekreasi tidak keluar kota. Cukup di dalam kota saja," ungkap Bunda Indah saat memberikan sambutan apel akbar perdana yang diikuti ASN dan Non ASN di Alun-Alun Lumajang, Senin (3/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Indah juga menekankan pentingnya keberadaan tempat wisata lokal yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan, termasuk sekolah-sekolah. Ia berharap agar setiap desa di Lumajang memiliki tempat wisata yang menarik, baik untuk wisata keluarga maupun edukasi. 

"Dinas Pariwisata harus mendorong semua desa untuk memiliki satu tempat wisata. Dengan inovasi masing-masing, kita bisa menciptakan tempat wisata yang menarik di setiap desa," tuturnya.

Bupati Indah mencontohkan Bumi Perkemahan Glagah Arum sebagai salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan. 

"Bumi Perkemahan Glagah Arum, kalau Jumat satu minggu, sudah penuh. Bahkan kalau ingin menginap di sana, harus memesan tiga bulan sebelumnya," katanya.

Melalui kebijakan ini, Bupati Indah berharap bahwa sekolah-sekolah di Lumajang tidak perlu lagi mengadakan rekreasi ke luar kota. Ia juga menambahkan bahwa dana yang biasanya digunakan untuk rekreasi siswa di luar kota sebaiknya dibelanjakan di dalam Lumajang untuk membantu perekonomian daerah.

"Uang dari rekreasi siswa sebaiknya dibelanjakan di Lumajang saja, untuk mendukung perekonomian daerah kita," pungkasnya. (Imam)

Bupati Lumajang Usulkan Raperda Tata Kelola Wisata, Grojogan Sewu Ditutup Sementara

Lumajang, (Onenewsjatim)-Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan yang signifikan. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan sebesar 180 persen dalam kunjungan wisatawan. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, terdapat tantangan yang perlu segera diatasi.

Usai rapat paripurna di kantor DPRD Lumajang, Senin (10/3/2025), Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait tata kelola destinasi wisata.

"Setelah saya evaluasi dan cek kembali, ternyata kita tidak memiliki peraturan daerah yang mengatur tata kelola destinasi wisata di Kabupaten Lumajang," ujar Bunda Indah.

Bunda Indah menjelaskan bahwa setelah melakukan evaluasi, pihaknya menyadari bahwa Kabupaten Lumajang belum memiliki Perda yang mengatur tentang pengelolaan destinasi wisata. 

“Setelah saya evaluasi, saya cek kembali, ternyata kita belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tata kelola destinasi wisata di Kabupaten Lumajang. Apakah itu destinasi wisata yang asetnya Pemda maupun yang di luar Pemda, itu harus kita atur,” ujar Bunda Indah.

Ia juga menambahkan bahwa pengaturan destinasi wisata ini sangat penting karena merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

"Ini wilayah Kabupaten Lumajang, dan tentu pemerintah daerah harus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan meregulasi semua aspek pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah mengungkapkan tekadnya untuk segera mengajukan rancangan Perda mengenai tata kelola destinasi wisata tersebut. Ia berharap langkah ini dapat membantu pengelolaan sektor pariwisata yang lebih terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain itu, Bunda Indah juga mengumumkan langkah penutupan sementara destinasi wisata Grojogan Sewu sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Langkah ini diambil setelah adanya diskusi dengan pihak terkait, termasuk Kapolres, Dandim, dan Kajari, yang juga telah diberitahu mengenai keputusan tersebut. 

“Penutupan sementara Grojogan Sewu ini saya ambil untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kami sudah berdiskusi dengan Kapolres, Dandim, dan Kajari mengenai hal ini,” jelasnya.

Namun, destinasi wisata Tumpaksewu akan tetap dibuka dengan pendampingan dari pemerintah daerah untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. 

“Grojogan Sewu kita tutup sementara, dan Tumpaksewu kita buka dengan pendampingan dari pemerintah daerah,” pungkas Bunda Indah

Grojogan Sewu Lumajang Ditutup Sementara: Ini Alasan Pemkab dan Status Tumpak Sewu

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten Lumajang secara resmi menutup sementara objek wisata Grojogan Sewu yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Keputusan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 500.13/50/427.12/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, pada Minggu (9/3/2025). Surat itu ditujukan kepada pengelola wisata Grojogan Sewu serta Tumpak Sewu.

Dalam surat tersebut, terdapat dua poin utama yang disampaikan. Pertama, pemerintah daerah menginstruksikan penutupan sementara wisata Grojogan Sewu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kami meminta agar wisata Grojogan Sewu yang saat ini dikelola segera ditutup sementara," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Bupati Indah Amperawati.

Selain itu, dalam poin kedua, pengelolaan destinasi wisata Tumpak Sewu yang selama ini ditangani oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk sementara waktu akan berada di bawah pendampingan pemerintah daerah.

"Untuk pengelolaan wisata Tumpak Sewu, sementara ini akan didampingi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang," lanjut isi surat tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, membenarkan kebijakan ini. Menurutnya, penutupan Grojogan Sewu dilakukan karena adanya kendala dalam pengelolaan dan sumber daya manusia (SDM) di lokasi tersebut.

"Saat ini Grojogan Sewu sedang dalam tahap penataan terkait SDM dan sistem pengelolaannya. Sementara itu, Tumpak Sewu tetap beroperasi dengan pendampingan dari pemerintah daerah," jelas Yuli.

Sebagai informasi, Grojogan Sewu dan Tumpak Sewu merupakan destinasi wisata yang berada di kawasan Sungai Glidik, yang menjadi batas alami antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. 

Perbedaannya terletak pada pengelolaan, di mana Grojogan Sewu berada di bawah BUMDes, sementara Tumpak Sewu dikelola oleh Pokdarwis. (Imam)

Pemkab Lumajang Optimalkan PAD Lewat Jembatan Timbang Pasir dan Penguatan Pajak Daerah

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menggencarkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai langkah inovatif. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah pembangunan jembatan timbang pasir sebagai sistem kontrol retribusi pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap armada pengangkut pasir membayar retribusi sesuai dengan jumlah tonase yang diangkut.

"Dengan adanya jembatan timbang ini, kita bisa memastikan bahwa retribusi yang masuk ke kas daerah benar-benar sesuai dengan muatan yang diangkut. Ini akan menekan potensi kebocoran dan meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Selain sektor pertambangan, Pemkab Lumajang juga berfokus pada optimalisasi retribusi pariwisata. Menurut Indah, sistem retribusi di destinasi wisata akan terus diperbaiki agar lebih efisien dan transparan.

"Sektor pariwisata juga berkontribusi besar terhadap PAD. Kami akan memperbaiki sistem retribusi agar lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah," tambahnya.

Target Pajak 2025: Rp 170,9 Miliar

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang menetapkan target pajak sebesar Rp 170,9 miliar pada tahun 2025.

Kepala BPRD Lumajang, Endhi Setyo Arifianto, menyampaikan bahwa pencapaian target ini akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis aturan.

"Kami akan mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor, mulai dari jasa, reklame, pariwisata, PBB-P2, penerangan, hingga pertambangan. Namun, yang terpenting adalah pemungutan pajak harus tetap sesuai aturan dan dilakukan dengan penuh integritas," ujar Endhi.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pencapaian target pajak daerah. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak (WP) menjadi faktor kunci dalam memperkuat pendapatan daerah.

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Dengan pajak yang dikelola dengan baik, pembangunan di Lumajang akan semakin pesat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga," pungkasnya. (Imam)

Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Dihadiri Gubernur Jatim, Bunda Indah Paparkan Visi-Misi

Lumajang, (Onenewsjatim) - Indah Amperawati dan Yudha Aji Kusuma resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2025-2030 setelah menjalani upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung khidmat di Pendopo Arya Wiraraja, Lumajang, Kamis (6/3/2025) sore.

Acara bersejarah ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, DR.  Hj. Khofifah Indar Parawansa, Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni, Forkopimda Kabupaten Lumajang, DPRD Kabupaten Lumajang, tokoh masyarakat dan tamu undangan.

Prosesi sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati. 

Momen ini berlangsung sukses dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir mengenakan setelan jas hitam.

Setelah prosesi serah terima jabatan, acara dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2025-2030. 

Dalam pidatonya, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan terima kasih kepada Pj. Bupati sebelumnya, Indah Wahyuni, atas kepemimpinan yang stabil dan pelayanan yang baik selama 1,5 tahun. 

"Ibu Indah Wahyuni adalah pemimpin perempuan luar biasa yang telah mampu memimpin, melayani, dan menjaga stabilitas wilayah dengan sangat baik. Beliau memotivasi kami untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat Lumajang," ujar Indah Amperawati.

Indah Amperawati kemudian memaparkan visi dan misinya untuk 5 tahun ke depan, yaitu mewujudkan Lumajang yang aman, amanah, manusiawi, dan berkeadilan. Ia akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, sektor ekonomi, infrastruktur wilayah, dan kebutuhan mental spiritual.

"Kami akan mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan melalui pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi, dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Nawacita Satya Program Prioritas Provinsi Jawa Timur.

"Kami akan menyelaraskan 20 janji politik kami dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa program sudah berjalan, seperti pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit rujukan, serta peningkatan dana posyandu," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang  Yudha Adji Kusuma dalam sambutannya, menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Lumajang yang banyak mengalami kerusakan. Ia berjanji akan berupaya keras untuk memperbaiki infrastruktur tersebut dalam waktu lima tahun ke depan.

"Saat ini kondisi di Kabupaten Lumajang banyak infrastruktur jalan yang rusak di hampir semua wilayah. Semoga tidak sampai lima tahun ke depan semua bisa terealisasi termasuk salah satu diantaranya jalan tembus Pasirian menuju Tempursari," katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga kami bisa membangun tahun depan karena ini penting untuk akses ekonomi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan RPJMD provinsi dan nasional.

"RPJMD kabupaten/kota harus berseiring dengan RPJMD provinsi dan nasional. Kami akan mempercepat penyusunan RPJMD provinsi agar bisa menjadi rujukan bagi kabupaten/kota," kata Khofifah.

Ia juga mengingatkan agar semua program pembangunan di daerah harus bersinergi dengan Asta Cita dan Nawa Bakti Satya.

"Sinkronisasi, sinergitas, dan keberlanjutan program sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal," pungkasnya.(Imam)

Gubernur Jatim Khofifah Resmikan DAM Boreng Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan DAM Boreng di Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, pada Kamis (6/3/2025). 

Peresmian ini menandai selesainya rehabilitasi bendungan yang sebelumnya rusak akibat terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru pada tahun 2018.

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Lumajang Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma, serta unsur Forkopimda Lumajang.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa revitalisasi infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, menjadi prioritas di berbagai daerah. Rehabilitasi DAM Boreng yang memiliki lebar 51 meter dan panjang 43 meter ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

"Alhamdulillah, hari ini sudah kita resmikan. DAM Boreng ini sekarang sudah berfungsi dan bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah seluas 306 hektare di tiga desa, yakni Blukon, Boreng, dan Rogotrunan," ujar Khofifah.

Ia menambahkan bahwa keberadaan irigasi yang baik sangat penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

 "Mudah-mudahan DAM ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama untuk irigasi sektor pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Lumajang, Muhammad Bakir, mengungkapkan bahwa masyarakat telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan DAM Boreng.

"Kami sempat mendapatkan bantuan DAM sementara, tetapi hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum kembali jebol. Akibatnya, sawah-sawah kami kekeringan lagi," kata Bakir.

Menurutnya, selain berdampak pada 306 hektare lahan pertanian, kerusakan DAM juga menyebabkan sumur warga mengering, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

"Kami mengajukan permohonan bantuan ke BPBD dan Pemkab Lumajang. Alhamdulillah, akhirnya pada pertengahan 2024, DAM ini mulai dibangun kembali secara permanen. Terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah, Ibu Bupati Indah Amperawati, dan semua pihak yang telah memperjuangkan aspirasi kami," ungkapnya.

Petani Bersyukur

Para petani di tiga desa terdampak kini merasa lega setelah DAM Boreng kembali berfungsi. Salah satu petani, Suko, mengaku sangat bersyukur karena akhirnya sawahnya bisa mendapatkan pasokan air yang cukup.

"Sudah enam tahun sawah saya kekeringan akibat DAM Boreng jebol setelah diterjang banjir lahar. Perasaannya senang sekali DAM ini bisa berfungsi kembali," ujarnya. (Imam)

Bupati Lumajang Rencanakan Penghapusan Absensi SiPerlu, Fokus pada Disiplin Diri ASN

Lumajang, (Onenewsjatim) - Bupati Lumajang, Indah Amperawati, berencana untuk menghapus Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang (SiPerlu) yang telah digunakan selama kurang lebih 5 tahun. Rencana ini diumumkan saat apel akbar perdana di Alun-Alun Lumajang.

"Saya ingin menghilangkan absensi SiPerlu dengan catatan, seluruh aparatur sipil negara sudah memahami dan melaksanakan disiplin dirinya sendiri," ujar Bunda Indah, sapaan akrabnya, yang disambut antusias oleh peserta apel.

Bunda Indah menjelaskan bahwa alasan di balik rencana ini adalah efektivitas SiPerlu yang dinilai masih kurang. Selama ini, banyak ditemukan modus kecurangan, di mana ASN meminta orang lain untuk melakukan absensi menggunakan masker.

"Efektif apa tidak, yang jelas masih ada yang minta diabsenkan dan itu pembohongan," tegasnya.

Bunda Indah bahkan sempat memergoki langsung pegawai Rumah Sakit dr. Haryoto yang melakukan kecurangan tersebut. Pegawai tersebut tidak menyadari bahwa lawan bicaranya adalah Bupati sendiri, karena keduanya sama-sama menggunakan masker.

"Ini sambil kita evaluasi terus, sambil melihat tingkat kedisiplinan meningkat atau tidak, kesadaran untuk mematuhi jam kerja sudah bagus apa tidak," jelas Bunda Indah.

Penghapusan SiPerlu akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab ASN. Jika para pegawai pemerintah telah menunjukkan peningkatan disiplin dan tanggung jawab, maka penggunaan SiPerlu tidak lagi diperlukan.

"Kita lihat dulu tingkat kedisiplinannya meningkat apa tidak, mematuhi jam kerjanya sudah bagus apa tidak, semuanya kita evaluasi dulu," pungkasnya. (Imam)

Hari Pertama Kerja, Bupati Lumajang Temukan Barang Belum Dibayar di Ruang Kerja

Lumajang, (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati mulai menjalankan tugas resmi pada hari Senin (3/3/2025) setelah memimpin apel besar dengan para pegawai dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Namun, hari pertama memasuki ruang kerjanya, Bunda Indah langsung menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di sana.

Saat memeriksa ruang kerjanya, Bupati menemukan beberapa barang seperti gorden, karpet, bantal kursi, hingga vas bunga yang ternyata belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang menyediakannya.

Menurut penuturan Bupati Indah Amperawati, ia menerima informasi dari seseorang yang mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan belum dibayar.

"Jadi ini hari pertama saya masuk. Untuk itu, saya izin Pak Sekda untuk mengecek barang-barang, karena beberapa waktu lalu saya mendapat WhatsApp dari seseorang yang mengaku bahwa ada barang-barang yang belum terbayar dan dia yang mengerjakan," ujar Bupati Indah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/3/2025).

Barang-barang yang dimaksud antara lain gorden, karpet, bantal kursi, vas bunga, figura, meja sespri, dan meja ajudan Wakil Bupati.

Setelah dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang membenarkan adanya aset yang belum dibayar tersebut.

"Setelah saya cek ke Pak Sekda, dan Pak Sekda membenarkan. Karena itu benar, maka tentu tidak nyaman bagi saya bekerja dengan aset yang bukan asetnya pemerintah daerah," tegasnya.

Bupati Indah kemudian menginstruksikan Sekda untuk memerintahkan bagian umum agar segera membongkar dan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya.

Ia menekankan bahwa barang-barang yang bukan aset pemerintah daerah harus segera diambil.

"Oleh karena itu, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekda agar memerintahkan bagian umum untuk membongkar pelan-pelan supaya barangnya tidak rusak, dan menunjukkan atau menawarkan, memberitahu kepada pihak ketiga kalau itu memang barangnya bisa diambil," jelasnya.

"Ya, memang harus diambil ya, karena itu bukan asetnya pemerintah," imbuhnya. (Imam)

Bunda Indah Luncurkan Pelayanan Kesehatan dan Melahirkan Gratis untuk Warga Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim)- Pemerintah Kabupaten Lumajang secara resmi meluncurkan program Pelayanan Kesehatan Gratis di seluruh puskesmas, termasuk Pelayanan Melahirkan Gratis, pada Senin (3/3/2025).

Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau bagi seluruh warga Lumajang.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menjelaskan, bahwa dengan peluncuran ini, semua warga Lumajang akan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa biaya tambahan untuk pelayanan dasar seperti melahirkan dan obat-obatan standar.

"Banyak item yang kita gratiskan, mulai dari retribusi Rp25.000 yang kita cabut, obat-obatan, hingga pelayanan standar lainnya. Ya, banyak itemnya yang semuanya gratis," ujar Bunda Indah.

Namun, Bunda Indah juga menegaskan bahwa untuk tindakan medis yang memerlukan pembiayaan lebih besar, seperti perawatan lanjutan yang lebih kompleks, pasien tetap akan dikenakan biaya.

“Tindakan-tindakan medis yang memerlukan biaya besar tetap akan dikenakan biaya. Tetapi, untuk pelayanan standar, semuanya gratis,” tegasnya.

Bunda Indah juga menekankan pentingnya komitmen pelayanan yang tulus dan ikhlas di setiap kantor pemerintahan.

“Saya ingin semua OPD, kantor-kantor pemerintahan, baik yang langsung melayani masyarakat atau tidak, di depannya harus ada tulisan ‘Ikhlas Melayani Rakyat’,” tambahnya.

Program ini juga mensyaratkan bahwa hanya warga dengan KTP Lumajang yang dapat menikmati pelayanan gratis ini. Bagi warga yang berstatus KTP luar Lumajang, meskipun sudah lama tinggal di Lumajang, mereka tetap tidak dapat menikmati fasilitas tersebut.

“Pelayanan ini hanya untuk warga dengan KTP Lumajang. Kami menggunakan data KTP sebagai acuan, karena anggaran yang ada hanya cukup untuk warga yang terdaftar di Lumajang,” ujar Bunda Indah.

Salah satu layanan unggulan yang digratiskan adalah persalinan di puskesmas.

"Ibu melahirkan gratis mulai hari ini, harus melalui SOP, sesuai dengan SOP, melahirkan di puskesmas, gratis," jelas Bunda Indah.

Untuk kasus abnormal yang memerlukan rujukan ke rumah sakit milik Pemerintah kabupaten Lumajang yakni RSUD dr Hariyoto dan RSUD Pasirian.

"Kemudian kalau dia abnormal harus dirujuk, hanya dirujuk ke rumah sakit dr Hariyato dan rumah sakit Pasirian. Tidak bisa ke rumah sakit swasta karena anggaran kami tidak mencukupi untuk itu," ungkapnya.

Pelayanan kesehatan ini mencakup dua model pembiayaan: pertama, untuk warga yang memiliki BPJS, mereka akan tetap menggunakan BPJS untuk biaya pengobatan; kedua, untuk warga yang tidak memiliki BPJS, biaya kesehatan mereka akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Jika masyarakat menggunakan BPJS, mereka akan tetap dilayani dengan BPJS. Untuk yang belum memiliki BPJS, kami akan menanggung biayanya,” jelas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah juga mengungkapkan bahwa seluruh puskesmas dan rumah sakit dr. Hariyato dan rumah sakit Pasirian, sudah siap memberikan pelayanan sesuai dengan program ini. Ambulans yang mengantarkan pasien juga disediakan gratis tanpa biaya tambahan.

“Semua puskesmas dan rumah sakit sudah siap untuk melayani, dan ambulans akan mengantarkan pasien tanpa biaya,” pungkasnya. (Imam)

Apel Gabungan ASN dan Non-ASN Pemkab Lumajang, Bupati Bunda Indah: Mari Bersatu Melayani Rakyat dengan Disiplin

Lumajang, (Onenewsjatim)– Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memimpin apel gabungan pertama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Senin (3/3/2025).
 
Apel yang diadakan di Lapangan Alun-alun Lumajang, ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, dan Sekretaris Daerah, Agus Triyono.

Dalam sambutannya, Bupati Indah Amperawati menegaskan pentingnya disiplin bagi seluruh pegawai ASN dan Non-ASN. Ia menyampaikan bahwa ke depan, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang harus bersatu dalam melayani rakyat.

"Mulai hari ini, kita harus belajar disiplin. Kedisiplinan harus kita upayakan bersama, karena itu adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ujar Bupati Indah dengan tegas.

Bupati Indah juga mengingatkan agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan.

"Pelayanan kepada rakyat harus adil dan tanpa pandang bulu. Semua harus dilayani dengan baik, tanpa adanya perbedaan perlakuan," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Indah menekankan pentingnya bekerja dengan hati, ketulusan, dan meningkatkan produktivitas.

Ia menegaskan bahwa pegawai pemerintahan harus memiliki tiga dimensi penting dalam bekerja: dimensi ketuhanan, kepemimpinan, dan kedisiplinan.

“ASN adalah pelayan masyarakat. Kita bekerja bersama-sama untuk melayani masyarakat dengan baik,” katanya

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, juga menegaskan komitmennya terhadap pelayanan kepada masyarakat yakbi dengan iklas dan bertanggung jawab.

"Kita harus melayani masyarakat dengan baik, ikhlas. Kita melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Yudha menekankan bahwa sebagai pegawai pemerintah, mereka digaji oleh rakyat, sehingga sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Masih banyak rakyat yang menginginkan kinerja kita lebih baik. Saya tahu betul bagaimana masyarakat menginginkan pelayanan terbaik untuk Kabupaten Lumajang. Tidak ada lagi tempat untuk korupsi,” tegas Yudha.

Yudha juga menambahkan, bagi siapa saja yang merasa tidak bisa bekerja dengan ikhlas dan memberikan pelayanan yang baik, lebih baik untuk mundur.

“Tanggung jawab ini sangat berat. Amanah rakyat ini bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk kita rangkul bersama-sama,” ujarnya.

Bupati dan Wakil Bupati berharap, ke depan, Lumajang akan terus berkembang lebih baik dan sejahtera.

“Tidak ada lagi pelayanan yang dipersulit. Kita adalah pelayan masyarakat, dan kita harus memberikan arahan yang baik tanpa menyakiti hati rakyat,” ungkap mereka penuh harap.

Hari Kerja Perdana, Wabup Lumajang Tinjau Langsung Pelayanan Publik di Berbagai OPD

Lumajang, (Onenewsjatim) - Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memulai hari kerjanya dengan mengunjungi sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Senin (24/02/2025) pagi. 

Kunjungan ini dilakukan setelah Yudha Adji Kusuma dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis pekan lalu.

Dalam kunjungannya, Yudha Adji menyambangi 8 kantor bagian, 2 badan, dan 1 dinas. Kedatangannya disambut antusias oleh para pegawai yang berkesempatan berinteraksi dan berfoto bersama.

Yudha Adji menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan mandat dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang saat ini sedang mengikuti retret di Magelang. 

Ia bertugas untuk memastikan kinerja dan menyelaraskan visi-misi seluruh OPD agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

"Kami berkeliling ke sejumlah OPD untuk memastikan kinerja dan menyelaraskan visi-misi yang akan kita laksanakan. Pesan dari Bupati Lumajang, semua OPD harus memaksimalkan pelayanan dan melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudha Adji menjelaskan bahwa fokus utama pemerintahannya di tahun pertama adalah pada peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, ia tetap optimis dapat merealisasikan janji-janji politiknya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kita semua harus royal, bukan royal kepada bupati dan wakil bupati, namun harus royal memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Lumajang," tegasnya.

Di akhir kunjungannya, Yudha Adji berpesan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dan bekerja sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

"Tidak ada yang sulit, ketika tekad kita kuat pasti jalan keluar itu ada. Semoga ke depan Pemerintah Kabupaten Lumajang semakin baik," pungkasnya. (Imam)

Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma Resmi Jabat Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 2025-2030

Lumajang, (Onenewsjatim) – Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (20/02/2025), bersamaan dengan 961 kepala daerah terpilih lainnya dari seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh kepala daerah terpilih, termasuk Indah dan Yudha, bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah dari rakyat. Presiden mengingatkan mereka untuk senantiasa berjuang, membela, dan melayani kepentingan rakyat.

Profil Singkat Bupati dan Wakil Bupati Lumajang

Indah Amperawati Masdar, yang akrab disapa Bunda Indah, bukanlah sosok baru di pemerintahan Kabupaten Lumajang. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai seorang birokrat yang pernah menjabat sebagai kepala di beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lumajang.

Lahir di Lumajang pada tanggal 6 Mei 1966, Indah merupakan putri daerah asli Lumajang. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Pertanian Universitas Jember pada tahun 1990, kemudian melanjutkan studinya ke jenjang magister administrasi publik di Universitas Merdeka Malang, di mana ia lulus pada tahun 2001.

Indah Amperawati juga dikenal sebagai adik kandung dari mantan Bupati Lumajang periode 2008-2015, Sahrojat Masdar. Ia seringkali mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar tentang politik dari mendiang kakaknya tersebut.

Sementara itu, Yudha Adji Kusuma juga bukan merupakan tokoh yang asing dalam dunia politik Lumajang. Ia lahir dan besar dalam keluarga politisi. Ayahnya, Agus Wicaksono, adalah seorang politisi dari PDI-P.

Yudha, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1990, juga merupakan putra daerah Lumajang. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Blitar pada tahun 2013. Setelah lulus kuliah, Yudha sempat mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Jawa.

Mengikuti jejak ayahnya, Yudha terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDI-P. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Lumajang periode 2019-2024.

Pada Pileg 2024, Yudha kembali terpilih sebagai anggota dewan dan sempat dilantik pada 21 Agustus 2024. Namun, karena ia terpilih menjadi Wakil Bupati, posisinya di DPRD Lumajang digantikan oleh calon pengganti.

Harapan Masyarakat Lumajang

Dengan dilantiknya Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang baru, masyarakat Lumajang tentu memiliki harapan besar terhadap mereka. 

Masyarakat berharap agar keduanya dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Lumajang, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Imam)

Pembangunan Infrastruktur Lumajang Tertunda Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang terancam tertunda setelah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa pencairan dana yang selama ini diperuntukkan untuk infrastruktur dari dana transfer keuangan daerah telah dihentikan.

Menurut Agus, anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang totalnya mencapai lebih dari Rp 50 miliar, kini terpaksa ditunda.

"Sebelumnya, kami menganggarkan dana sebesar Rp 55,9 miliar untuk sektor infrastruktur, namun setelah kebijakan efisiensi anggaran diterbitkan, pencairan dana tersebut dihentikan," ujar Agus pada Selasa (18/2/2025).

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan dengan skala prioritas. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan mengalihkan anggaran dari pos lain untuk menutupi kekurangan dana infrastruktur.

Tentu, ini draf berita media online yang bisa Anda gunakan:

Pembangunan Infrastruktur Lumajang Terancam Mangkrak Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pusat

Lumajang - Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa dana transfer keuangan daerah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur kini dihentikan.

Dana sebesar Rp 55,9 miliar yang sedianya akan digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai wilayah Lumajang, kini tidak tersedia. "Setelah ada instruksi efisiensi anggaran, dana tersebut kini distop," kata Agus pada Selasa (18/2/2025).

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang mencari solusi alternatif. Agus, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

"Kita harus mencari solusinya. Anggaran perjalanan dinas sudah kita kurangi sampai 50 persen. Kemudian belanja lain yang tidak urgent seperti perayaan seremonial juga kita hilangkan," jelas Agus.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menutupi kekurangan dana yang diakibatkan oleh penghentian dana transfer dari pusat.

Di tengah tantangan ini, ada satu proyek infrastruktur yang telah selesai dibangun, yaitu DAM Gambiran. Proyek ini menelan biaya Rp 11,8 miliar dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DAM Gambiran telah selesai dibangun sejak Januari 2025.

Situasi ini menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran pusat terhadap pembangunan daerah. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka di tengah keterbatasan anggaran.(Imam)