![]() |
| Sekdin PUPR Lumajang Rudy Purbo Wahyono |
Lumajang (Onenewsjatim) – Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang sepanjang tahun 2025. Tercatat, terdapat 88 paket pekerjaan yang dilaksanakan, mencakup peningkatan jalan, pemeliharaan jembatan, pembangunan talut, hingga drainase di berbagai wilayah.
Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Lumajang, Rudy Purbo Wahyono, menyampaikan bahwa dari total 88 paket pekerjaan tersebut, 27 paket dilaksanakan melalui mekanisme tender, sementara 61 paket lainnya melalui pengadaan langsung.
“Paket-paket itu tidak hanya pekerjaan jalan, tapi juga pemeliharaan jembatan, talut, dan pembangunan drainase,” ujar Rudy.
Meski fokus pada pembangunan infrastruktur, Rudy mengakui bahwa realisasi anggaran Dinas PUTR tahun 2025 belum optimal. Dari total anggaran sebesar Rp122 miliar, serapan anggaran hanya mencapai 66,59 persen.
Ia menjelaskan, pada awal 2025 anggaran murni PUTR hanya sebesar Rp80 miliar, kemudian mengalami penambahan dalam APBD Perubahan sehingga total anggaran meningkat signifikan. Namun, pelaksanaan kegiatan terkendala waktu akibat terbitnya Surat Edaran terkait EBITR 122 di awal tahun.
“Akibat surat edaran tersebut, banyak kegiatan baru bisa berjalan setelah APBD Perubahan, efektifnya setelah bulan September. Waktu pelaksanaan yang sangat mepet membuat tidak semua pekerjaan bisa direalisasikan,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Dinas PUTR melakukan skala prioritas dengan mengutamakan pekerjaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung terpaksa ditinggalkan.
“Kami fokuskan pada pekerjaan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Untuk pekerjaan yang dampaknya tidak langsung, kami tinggalkan,” kata Rudy.
Selain faktor waktu, proyek-proyek dengan nilai anggaran besar juga tidak dilaksanakan karena dinilai berisiko tinggi jika dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran.
“Pekerjaan bernilai besar butuh waktu cukup panjang. Kalau dipaksakan di akhir tahun, risikonya terlalu besar,” imbuhnya.
Faktor lain yang memengaruhi serapan anggaran adalah terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 pada sekitar Maret 2025. Aturan tersebut mengharuskan penyesuaian tenaga kontrak yang tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Total ada 78 tenaga kontrak yang terpaksa dirumahkan karena regulasi tersebut. Ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,” ungkapnya.
Terkait pembangunan jalan, Rudy menyebut dari 88 paket pekerjaan, terdapat 49 paket peningkatan jalan yang dilaksanakan sepanjang 2025, baik melalui tender maupun pengadaan langsung.
“Namun satu paket tidak selalu satu ruas utuh. Kadang satu ruas panjangnya 5 sampai 6 kilometer, yang dikerjakan hanya 2 atau 2,5 kilometer,” jelasnya.
Hingga akhir 2025, kondisi kemantapan jalan Kabupaten Lumajang tercatat mencapai 76,13 persen, atau sepanjang 830,06 kilometer dari total 496 ruas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah.
“Kemantapan jalan ini merupakan akumulasi dari kondisi jalan sesuai umur teknisnya, bukan semata hasil pekerjaan tahun 2025 saja,” pungkas Rudy. (Imam)








FOLLOW THE Onenewsjatim AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Onenewsjatim on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram