Lumajang, (Onenewsjatim) – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang terancam tertunda setelah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa pencairan dana yang selama ini diperuntukkan untuk infrastruktur dari dana transfer keuangan daerah telah dihentikan.
Menurut Agus, anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang totalnya mencapai lebih dari Rp 50 miliar, kini terpaksa ditunda.
"Sebelumnya, kami menganggarkan dana sebesar Rp 55,9 miliar untuk sektor infrastruktur, namun setelah kebijakan efisiensi anggaran diterbitkan, pencairan dana tersebut dihentikan," ujar Agus pada Selasa (18/2/2025).
Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan dengan skala prioritas. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan mengalihkan anggaran dari pos lain untuk menutupi kekurangan dana infrastruktur.
Tentu, ini draf berita media online yang bisa Anda gunakan:
Pembangunan Infrastruktur Lumajang Terancam Mangkrak Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pusat
Lumajang - Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa dana transfer keuangan daerah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur kini dihentikan.
Dana sebesar Rp 55,9 miliar yang sedianya akan digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai wilayah Lumajang, kini tidak tersedia. "Setelah ada instruksi efisiensi anggaran, dana tersebut kini distop," kata Agus pada Selasa (18/2/2025).
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang mencari solusi alternatif. Agus, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
"Kita harus mencari solusinya. Anggaran perjalanan dinas sudah kita kurangi sampai 50 persen. Kemudian belanja lain yang tidak urgent seperti perayaan seremonial juga kita hilangkan," jelas Agus.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menutupi kekurangan dana yang diakibatkan oleh penghentian dana transfer dari pusat.
Di tengah tantangan ini, ada satu proyek infrastruktur yang telah selesai dibangun, yaitu DAM Gambiran. Proyek ini menelan biaya Rp 11,8 miliar dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DAM Gambiran telah selesai dibangun sejak Januari 2025.
Situasi ini menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran pusat terhadap pembangunan daerah. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka di tengah keterbatasan anggaran.(Imam)
Pembangunan Infrastruktur Lumajang Tertunda Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
FOLLOW THE Onenewsjatim AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Onenewsjatim on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram