Pemkab Lumajang Siapkan 6 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat Boarding School Gratis

Lumajang, (Onenewsjatim)- Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana membangun Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Sekolah ini akan dibangun dengan sistem boarding school dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut berada di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, tepatnya di sebelah kampus Universitas Jember (Unej) di Lumajang.

"Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini sudah kami siapkan. Tahun ini, kami siapkan lahan seluas 6 hektare. Laporannya juga sudah kami sampaikan ke Menteri PUPR. Nantinya akan dibangun sekolah dengan sistem boarding school, mulai dari SD hingga SMK, lengkap dengan asrama dan fasilitas pendukung lainnya," ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, Selasa (9/4/2025).

Sekolah Rakyat ini akan dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh siswa akan mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, serta konsumsi harian secara gratis.

"Ini kami dedikasikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Semua siswa akan tinggal di asrama, dan seluruh kebutuhan pendidikan hingga makan mereka akan ditanggung pemerintah," jelas Bunda Indah.

Terkait lahan, Bunda Indah menjelaskan bahwa dari total 6 hektare yang disiapkan, seluas 3,9 hektare sudah bersertifikat dan telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sisanya, seluas 2,1 hektare, masih dalam proses penyertifikatan.

"Yang 3,9 hektare sudah bersertifikat dan sudah kami limpahkan ke provinsi. Sudah kami laporkan juga ke Gubernur. Sisanya 2,1 hektare itu sudah ada pelepasan, tapi belum bersertifikat. Nanti akan kami sertifikatkan untuk diserahkan ke Kementerian Pendidikan," ungkapnya.

Saat ini, tim dari pemerintah pusat sudah melakukan survei awal di lokasi, dan Pemkab Lumajang berharap proses pembangunan bisa segera dimulai dalam waktu dekat.

"Rencananya kita mulai tahun ini. Kami harap semua proses administrasi dan sertifikasi segera selesai, agar pembangunan bisa segera dimulai," pungkasnya.

Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, Pemkab Lumajang berharap dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Kabupaten Lumajang.(Imam)

Bupati Lumajang Dorong Ketahanan Pangan Nasional Lewat Panen Raya Padi Serentak

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional. Komitmen ini semakin diperjelas dengan pelaksanaan Panen Raya Padi Serentak yang digelar di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, pada Senin (7/4/2025).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), yang hadir bersama jajaran Forkopimda, memberikan semangat langsung kepada para petani yang berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Indah menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan daerah, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

“Hari ini, kami hadir bersama Forkopimda untuk memberikan dukungan kepada para petani. Lumajang harus bisa mencapai swasembada pangan, dan kami terus berupaya untuk mencapainya,” ungkap Bunda Indah.

Kegiatan panen raya kali ini berlangsung di lahan seluas 64 hektare, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stok pangan yang aman di Lumajang. Meskipun produksi padi saat ini telah mencukupi, Bupati Lumajang menekankan pentingnya untuk terus memperluas areal tanam demi menjaga kestabilan pasokan pangan di masa mendatang.

“Produksi saat ini memang sudah mencukupi, tetapi kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus memperluas luas tanam, sesuai dengan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan negara,” tegasnya.

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berencana menyediakan alat pertanian modern seperti mesin panen padi (combine harvester). Pengadaan alat ini akan dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi, hingga APBD Kabupaten.

Bunda Indah menjelaskan bahwa penggunaan teknologi pertanian modern ini akan sangat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dan hasil panen mereka. “Combine harvester menjadi solusi bagi petani karena dapat mempercepat proses panen, sekaligus menghemat tenaga dan biaya,” ujar Bunda Indah.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan petani, guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui kolaborasi dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya menciptakan iklim pertanian yang lebih maju dan produktif, demi kemajuan pertanian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Imam)

Bupati Indah Amperawati Resmikan "Sambat Bunda": Pengaduan Masyarakat Lumajang Kini Dilayani AI

Lumajang,(Onenewsjatim)- Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Hari ini, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi meluncurkan inovasi terbaru berupa sistem pengaduan masyarakat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diberi nama "Sambat Bunda".

Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, peluncuran "Sambat Bunda" menjadi angin segar bagi masyarakat Lumajang yang kini memiliki saluran pengaduan yang lebih cepat dan efisien. Menariknya, inovasi ini dihadirkan dengan biaya yang terbilang 'murah' mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Bupati Indah Amperawati menjelaskan latar belakang pemilihan sistem AI yang hemat biaya ini.

"Pemilihan sistem AI berbiaya murah ini karena memang kita mempertimbangkan kemampuan anggaran yang terbatas. Jadi memang tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan," ungkap Bunda Indah, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah mengungkapkan bahwa "Sambat Bunda" memanfaatkan aplikasi pesan instan Whatsapp yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan.

"Iya, karena tidak ada anggaran. Karena memang tidak teranggarkan. Saya masih 2 hari yang lalu meminta supaya Sambat Bunda itu harus ada AI sekarang. Kalau tidak dimulai sekarang, tidak akan dimulai," tegasnya.

Meskipun menggunakan AI dengan biaya yang terjangkau, Bupati Indah memastikan bahwa sistem pengaduan ini tetap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan standar dari masyarakat.

"Kalau pertanyaan standar, misalnya bagaimana cara mengurus IMB, bagaimana cara mengurus mendirikan koperasi, itu standar. AI akan menjawab dalam hitungan detik," jelasnya.

Bunda Indah juga menjelaskan bahwa "Sambat Bunda" menjadi saluran resmi bagi keluhan masyarakat, meskipun pihaknya tidak menutup kemungkinan masyarakat masih akan menyampaikan keluhan melalui Whatsapp pribadi.

"Semua sambat? Semua hal? Yang disambatkan masyarakat biasanya ke WA, sekarang sudah ada salurannya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan masih tetap di Whatsapp, tidak apa-apa. Nanti sambil kita arahkan supaya semuanya ke Sambat Bunda," ujarnya.

Namun, untuk keluhan yang lebih kompleks, seperti pohon hampir tumbang di lingkungan warga, sistem AI akan meneruskan laporan ke dinas terkait.

"Jika ada keluhan seperti itu, AI akan meneruskan ke OPD. Dalam hitungan maksimal 4 jam, kantor harus memberikan jawaban. Kalau tidak, saya akan tegur," tegasnya.

Bupati Indah menekankan pentingnya memulai inovasi ini meskipun dengan segala keterbatasan.

"Tapi harus ada. Kalau tidak dimulai sekarang, seberapapun kemampuan kita, enggak akan dimulai-dimulai. Jadi sambil penyempurnaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa nomor pengaduan "Sambat Bunda" sempat mengalami perubahan saat peluncuran. Awalnya, nomor yang diumumkan adalah 0851-1734-4112, namun kemudian langsung diganti dengan nomor 0819-4422-0688.

"Sistem Sambat Bunda akan ditingkatkan secara bertahap. Untuk pelapor, identitasnya akan aman jika menggunakan layanan Sambat Lumajang," pungkas Mustaqim.(Imam)

Bupati Lumajang dan Saku Yatim Berbagi Kebahagiaan, Santuni 1000 Anak Yatim

Lumajang, (Onenewsjatim) - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama dengan Pengurus Saku Yatim Lumajang, menyelenggarakan acara pemberian santunan kepada 1000 anak yatim di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (25/3/2025) sore.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk memperdalam ilmu agama.

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa perhatian terhadap anak yatim dan kaum dhuafa bukan hanya sekadar pemberian bantuan, tetapi juga merupakan investasi dalam membentuk karakter generasi penerus yang berakhlak mulia.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yatim, para pendakwah, dan santri penghafal Al-Qur'an mendapatkan perhatian dan dukungan, baik secara materi maupun moral. Mereka adalah harapan masa depan yang perlu kita jaga bersama," ungkap Bunda Indah.

Santunan yang diberikan berupa uang tunai dan paket kebutuhan pokok, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi serta memberikan semangat kepada para penerima manfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menempuh pendidikan agama.

Sementara itu, Ketua Saku Yatim, M. Chudzil Chikmat, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bupati Lumajang. Menurutnya, perhatian terhadap anak yatim dan kaum dhuafa adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama Islam.

"Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian yang akan menginspirasi banyak orang untuk berbagi dan peduli terhadap sesama," jelasnya.

Humairah Zukhruf, salah satu penerima santunan, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya.

"Alhamdulillah, kami sangat senang dan berterima kasih atas perhatian dari Ibu Bupati. Ini sangat membantu kami dalam kehidupan dan pendidikan kami," katanya dengan senyum penuh haru. (Imam/Kominfo)

Pemkab Lumajang Izinkan ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan izin kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan kendaraan dinas dalam perjalanan mudik Lebaran tahun 2025. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para ASN yang memanfaatkan fasilitas ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa seluruh biaya operasional selama perjalanan mudik, termasuk bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, dan biaya perawatan kendaraan, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ASN. Pemerintah daerah tidak akan menanggung biaya-biaya tersebut.

"Hal yang paling penting adalah para ASN memahami bahwa pembelian BBM harus dilakukan secara mandiri, tanpa menggunakan anggaran kantor," jelas Agus Triyono. 

Ia menambahkan bahwa penggunaan BBM juga harus sesuai dengan aturan, yaitu jenis non-subsidi.

Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan kondisi kendaraan dinas tetap terjaga selama masa libur panjang. 

Agus Triyono berpendapat bahwa membiarkan kendaraan dinas tidak terpakai di kantor dalam waktu lama dapat berisiko terhadap kondisi dan perawatannya.

"Dengan membawa kendaraan dinas saat mudik, diharapkan kondisi kendaraan dapat tetap optimal karena digunakan dan dirawat secara langsung oleh ASN," ungkapnya.

Agus Triyono juga menjelaskan bahwa para ASN diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk bersilaturahmi dengan orang tua atau keluarga selama masa cuti bersama. 

Tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengganti plat merah dengan plat hitam, dan penggunaan kendaraan dinas dapat dilakukan kapan saja selama periode libur resmi.

"Kendaraan dinas boleh digunakan untuk mengunjungi orang tua, dan waktu penggunaannya diserahkan kepada masing-masing ASN, asalkan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Agus.

Sebagai informasi tambahan, libur panjang bagi ASN dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri tahun ini akan berlangsung selama 11 hari, dimulai pada hari Jumat, 28 Maret 2025. 

Selain itu, kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) juga diterapkan, yang memungkinkan beberapa ASN untuk bekerja dari lokasi yang lebih fleksibel, termasuk dari kampung halaman mereka.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi para ASN dan keluarga mereka, tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan. (Imam)

Pemkab Lumajang Terapkan Skema Kerja Fleksibel untuk ASN Jelang Lebaran

Lumajang,(Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah antisipatif menjelang musim mudik Lebaran tahun ini dengan memberlakukan kebijakan flexible working arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel.

Kebijakan ini memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari lokasi yang berbeda, baik dari rumah maupun tempat lainnya, dalam periode waktu tertentu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengumumkan bahwa implementasi FWA akan dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agus menjelaskan bahwa hanya maksimal 25 persen dari total jumlah pegawai di masing-masing OPD yang diperbolehkan untuk mengikuti program FWA.

"Jadi, contohnya jika di unit kerja saya ada 20 pegawai, maka yang dapat melaksanakan FWA hanya lima orang," terangnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa prioritas untuk mengikuti FWA akan diberikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan dengan alasan tertentu, seperti keinginan untuk mudik lebih awal. Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri membatasi pengajuan cuti pada periode ini.

"Kami membatasi cuti saja. Jadi, mereka tetap tercatat masuk kerja. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung program pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal guna mengurangi kepadatan arus mudik nasional," imbuh Agus.

Selama masa FWA, para pegawai yang terpilih tetap akan diberikan tugas kedinasan yang bersifat akademis. Tugas-tugas tersebut meliputi pembuatan laporan, resume, serta penyusunan dokumen-dokumen pemerintahan lainnya.

"Meskipun bekerja dari rumah, mereka tetap dianggap hadir karena tetap melaksanakan tugas kedinasan," tegasnya.

Agus mencontohkan beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan selama FWA, seperti penyusunan resume dan pembuatan laporan yang bersifat akademis.

Untuk dapat berpartisipasi dalam program FWA, setiap pegawai dan ASN diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala OPD masing-masing. Surat permohonan tersebut akan dievaluasi oleh Kepala OPD untuk menentukan apakah jenis pekerjaan yang diemban oleh pemohon memungkinkan untuk dikerjakan di luar kantor.

"Surat edaran mengenai FWA ini sudah saya tandatangani, dan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh masing-masing Kepala OPD," tambah Agus.

Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan FWA ini diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai upaya untuk meminimalisir pengajuan cuti dari para pegawai selama musim mudik Lebaran. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan pengajuan cuti setelah masa cuti bersama, yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik.

Selain itu, dengan adanya FWA, diharapkan para ASN yang berencana mudik ke kampung halaman dapat melakukan perjalanan lebih awal, sehingga dapat menghindari risiko kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik.

"Saya meminimalisir cuti agar setelah Lebaran nanti pelayanan dapat langsung berjalan maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar para ASN dapat mudik lebih awal," pungkasnya. (Imma)